Sebelumnya, di pertengahan Tahun 2000, Agung Budhi Christanto dalam bukunya yang berjudul “Politik Kampus 2000” sempat mengkritisi budaya gerakan mahasiswa UPM saat itu. Dia menyebut bahwa mahasiswa terklasifikasi dalam tiga kelas yaitu: mahasiswa yang benar-benar menuntu ilmu, aktivis dan just having fun. Menurutnya, sudah selayaknya sosok mahasiswa akrab dengan kehidupan organisasi. Mereka hidup dalam masyarakat kampus yang dinamis sehingga meleburkan diri dalam aktifitas organisasi guna belajar menghargai kehidupan pemikiran yang beraneka adalah sebuah keniscayaan.
Sebagai perkembangan selanjutnya, hari ini kultur tersebut senantiasa dicoba untuk tetap eksis walaupun menemui banyak batu sandungan. Selama 2 tahun terakhir, gerakan yang dilahirkan oleh kawan-kawan hanya pada konteks menata diri. Aksi demonstrasi yang sempat digelar pada 30 Mei 2007 terlihat jelas berisi tuntutan adanya perbaikan manajemen kampus di segala bidang terutama soal percepatan status akreditasi program studi. Sebelumnya sempat pula digelar aksi menuntut penuntasan kasus rangkap jabatan Totok Sugiharto, SH. MH. sebagai anggota DPRD sekaligus Pembantu Rektor I yang dianggap menyalahi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lagi-lagi gerakan tersebut hanya bersangkut soal ‘diri sendiri’ bukan tentang protes kasus konflik TNI – warga di Alastlogo – Pasuruan, penyelesaian Lumpur Panas Lapindo, pemberesan korupsi, meningkatnya dominasi asing atas aset nasional dan tema-tema sosial yang lain.
Di internal organisasi kemahasiswaan (ormawa) sendiri sesungguhnya masih terdapat konflik politik yang tak berujung. Lihat saja soal AD/ ART Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UPM yang tidak jelas keberadaan dan aplikasinya. Sehingga jangan heran saat muncul tatanan di level fakultas yang tidak match dengan aturan ormawa universitas. Urusan administrasi saja kita seringkali masih bertanya-tanya. Itu semua terjadi sebab kita masih lemah dalam hal produksi hukum formal yang sejatinya mendukung eksistensi gerakan. Kita belum mempunyai panduan/ konsep jelas yang mengikat seluruh anggota KBM UPM. Akhirnya ormawa yang ada jalannya seakan terseok.
Ditinjau dari kacamata kualitas gerakan, bisa jadi kita masih harus mengernyitkan dahi. Pasalnya di hampir seluruh elemen ormawa yang ada, hari ini lebih memposisikan diri sebagai event oraganizer belaka. Kita terlalu terstigma pada keberadaan acara/ even yang telah digelar jika menilai sukses tidaknya organsiasi. Jika sudah berhasil menyelenggarakan Festival Cheerleaders selevel Provinsi Jawa Timur, pastinya ormawa bersangkutan dinilai telah sukses menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Aspek penilaian mengenai tepat tidaknya acara yang digelar dengan visi dan misi yang diusung tampaknya dikandangkan. Dari waktu ke waktu, para aktivis hanya disibukkan dengan agenda mencari sponsor acara dan sejenisnya. Transformasi nilai-nilai seperti memperbanyak diskursus-diskursus ilmiah hampir tak terpikirkan. Acara berbau diskusi dan semacamnya dianggap urusan dalam kelas, bukan tanggung jawab ormawa. Paradigma inilah yang perlu diubah dan dicarikan formulasi tepatnya.
Dalam hal lain, gerakan mahasiswa UPM masih terpecah. Awalnya memang dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik dan ketidakpuasan pihak oposan. Namun dalam perkembangannya baik pihak pemenang maupun yang kalah malah mengabadikan iklim saling curiga dan tak percaya sehingga situasi ormawa tidak kondusif. Tak jarang, mahasiswa yang seharusnya tercetak untuk lebih mementingkan sebuah perundingan tawar-menawar layaknya orang berjualan di pasar, justru akrab dengan penyelesaian adu (kentut) otot dan kericuhan. Inilah yang lantas menjadi embrio persaingan tidak sehat di kemudian hari.
Namun fakta masa depan ternyata berbicara lain. Periode ormawa di bawah komando BEM UPM 2007-2008 ternyata mampu merekatkan soliditas mahasiswa melalui Kabinet Mahasiswa Bersatu-nya. Banyak program internal maupun eksternal yang monumental diluncurkan. Pendidikan politik intrakampus disuburkan melalui diskusi-diskusi publik yang rutin digelar setiap pekannya, sehingga mahasiswa tidak lagi miskin wacana. Daya kristisme mereka juga tampak menajam, terbukti dengan banyaknya penyikapan terhadap kebijakan elit kampus yang di luar track. Ini dapat dilihat dari ramainya ulasan seputar kehidupan kampus di buletin BEM, pelayangan surat-surat kritik BEM kepada rektorat dan puncaknya yaitu aksi demonstrasi menuntut penghentian rektor menjadi “boneka” yayasan. Namun mahasiswa kala itu juga tidak melupakan untuk melakukan ekspansi jaringan ke kampus-kampus di luar UPM, termasuk di luar Probolinggo. Aksi solidaritas terkait isu kekinian juga tidak luput dari perhatian mereka. Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM dan kemandirian ekonomi bangsa pernah digelar.
Tapi ironis, BEM dan MPM kala itu terpaksa menelan pil pahit di ujung kepengurusan mereka. Tepatnya pada medio Agustus 2008, 2 bulan sebelum periode kepengurusan habis, lembaga ormawa mereka dibubarkan secara sepihak oleh rektorat. Dari informasi yang berhasil dihimpun, ini akibat sikap kritis mereka terhadap internal sudah “keblabasan”. Apa boleh buat?! Mereka sendiri tampaknya juga sudah jengah dengan status quo yang ada. Buntutnya, kepengurusan ormawa vakum hingga setahun. Oktober 2009 lantas dilaksanakan Pemilu Raya untuk kali keempat dan sukses menghasilkan pimpinan ormawa yang lama ditunggu kehadirannya. Namun sayang, hingga tulisan ini dibuat, MPM dan BEM UPM terpilih belum menunjukkan aktifitas yang berarti. Agenda pelantikan mereka adalah even terakhir yang saya tahu. Pertanda vakum lagi? Aaaaah… [*]
Tulisan asal: https://dapurperadaban.wordpress.com/category/kampus-panca-marga/page/3/
